JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI setuju menghadirkan Revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) untuk disahkan pada rapat paripurna. Nomenklatur Wantimpres batal diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Kesepakatan diambil pada raker Baleg DPR RI sama-sama Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas pada Selasa (10/9/2024). Dalam forum itu, kesembikan fraksi yang ada di area DPR RI menyatakan setuju. Sikap itu dilontarkan para perwakilan fraksi seusai menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RUU Wantimpres.
“Setelah kita bersama-sama mendengarkan pendapat juga pandangan seluruh fraksi serta dari 9 fraksi menyatakan setuju,” kata Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto pada rapat.
Wihadi pun meminta-minta persetujuan para partisipan rapat untuk mengakibatkan RUU Wantimpres ini ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. “Selanjutnya kami memohonkan persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU Wantimpres dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Wihadi.
“Setuju,” jawab kontestan Baleg DPR.
Dalam rapat tersebut, terdapat kesepakatan antara Panja RUU Wantimpres dengan otoritas pada waktu mengeksplorasi DIM RUU Wantimpres. Pertama, nomenklatur Wantimpres tak jadi diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Mayoritas perwakilan fraksi menyatakan usulan agar Dewan Pertimbangan Presiden ditambahkan namanya dengan diksi “Republik Indonesia.” Dengan demikian, nomenklatur yang dimaksud disepakati yakni Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI).
Selain itu, Panja RUU Wantimpres juga menyepakati agar jabatan Ketua dapat dijabat secara bergantian atau digilir. Kesepakatan itu diambil pada waktu mengeksplorasi DIM 23 ayat 2.
Klausul itu berbunyi, “Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh presiden. Sementara itu, pemerintahan telah terjadi mengusulkan agar ketua Wantimpres mampu dijabat secara bergilir”.
