Reshuffle Kabinet yang tersebut Umurnya Tinggal 5 Akhir Pekan Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet di tempat penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan dan juga kritik mengenai urgensi dan juga faedah reshuffle, teristimewa oleh sebab itu sisa waktu masa jabatan cuma sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan kemudian Ekonom UPN Veteran Ibukota Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tidak ada efektif juga memboroskan anggaran negara dan juga dapat mengakibatkan kesan bahwa penggantian menteri dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, bukanlah untuk negara.

“Mengganti menteri di waktu yang dimaksud sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah bukan efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang dimaksud diangkat pada waktu sesingkat itu bukan akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.

Waktu yang mana diperlukan untuk beradaptasi dengan tempat baru juga memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan sumbangan yang dimaksud berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir bukan akan berdampak, menjadikan pergantian ini tak lebih lanjut dari sekadar formalitas urusan politik tanpa faedah nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, lebih banyak bijaksana apabila Presiden menunjuk individu Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian di tempat bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang penuh biaya.

Penunjukan Plt akan tambahan efektif lantaran pejabat yang dimaksud ditunjuk biasanya telah memahami seluk-beluk kementerian dan juga tak perlu menyeberangi proses penyesuaian yang mana panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih tinggi optimal di tempat sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga sanggup menghemat anggaran negara yang semestinya tidaklah perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, kemudian penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini menyebabkan kesan yang tersebut kurang baik di area mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang tersebut dapat memunculkan perkiraan bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi untuk pribadi presiden.