JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) lalu RUU Kementerian Negara akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada hari ini, Kamis (19/9/2024). Pengesahan akan dilaksanakan di Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang tersebut diselenggarakan pada Kamis (19/9/2024) pagi.
Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, kesepakatan pengesahan kedua RUU itu sudah dilaksanakan pada rapat kerja dengan pemerintah beberapa waktu lalu
“Ya hasil kemarin kan, waktu raker kan sudah ada jelas bahwa akan dibawa terhadap paripurna terdekat. Ya kalau meninjau paripurna terdekat ya kemungkinan pada minggu ini,” kata Wihadi untuk wartawan, disitir Kamis (19/9/2024).
Kata Wihadi, pimpinan DPR RI dan juga Badan Musyawarah (Bamus) telah lama menyelenggarakan rapat untuk mengesahkan RUU Wantimpres juga RUU Kementerian Negara.
Atas dasar itu, menurutnya, pengesahan dua RUU itu akan diadakan pada rapat paripurna yang dijalankan pada Kamis (19/9/2024) ini. “Iya, iya,” ujarnya.
Rapat paripurna akan digelwr pada pukul 09.30 WIB. Dari program rapat yang mana diperoleh, DPR RI juga akan mengesahkan beberapa orang RUU lalu mengambil kesepakatan permohonan pertimbangan pemberian status kewarganegaraan pemain bola keturunan Indonesia.
Berikut program lengkap Rapat Paripurna DPR , Kamis (19/9/2024).
1. Pembicaraan Level II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025.
2. Pembicaraan Level II/Pengambilan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
3. Pembicaraan Derajat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Pembicaraan Level II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
6. Penetapan Mitra Kerja Badan Gizi Nasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
7. Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan terhadap Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
