Asosiasi Ungkap Kendala Penyaluran Logistik yang tersebut Perlu Dibenahi Prabowo

JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pengembangunan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang dimaksud perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.
Paparan itu disampaikan Hedy pada seminar masyarakat bertajuk “Membedah Proyek Penting pemerintahan Baru lalu Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang dimaksud digelar, di dalam Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati juga Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja
Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang dimaksud belum memadai di tempat seluruh wilayah. “Saat ini jalur logistik di dalam Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera serta Pulau Jawa,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kemacetan, yang mempengaruhi waktu pengiriman, dan juga berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang tersebut disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Sistem Domestik Bruto (PDB) Indonesia
Selain itu, permasalahan pada banyaknya truk yang mana kelebihan dimensi dan juga muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih tinggi dari 50 persen kendaraan ODOL.
“Banyak jalan kita di keadaan rusak ya, ini kesulitan ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Dengan banyaknya berbagai kesulitan penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun memacu pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia menunjukkan penyaluran logistik di tempat negara-negara forward pada Eropa.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato di dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja
Di sana, penyaluran logistik yang dimaksud melalui jalan raya belaka 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api dan juga 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang benar efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang digunakan lebih lanjut efisien. Kalau jarak jarak jauh itu laut yang lebih tinggi efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.
Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang digunakan punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih lanjut optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan mampu dilanjutkan oleh pemerintahan yang tersebut baru ya,” kata dia.




