JAKARTA – Rencana gabungan alias merger perusahaan pelat merah di dalam sektor infrastruktur mandek di area tangan Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Padahal, surat konsolidasi perseroan di dalam bidang Karya sudah ada disodorkan Kementerian BUMN sejak beberapa waktu lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, surat rencana merger sudah ada dalam meja Basuki Hadimuljono, yang digunakan sekarang ini belum ditandatangani. Sehingga, Kementerian BUMN masih harus menanti persetujuan tersebut.
“Kami masih menanti konsolidasi karya yang tersebut sedang ada di dalam meja Pak Menteri PUPR, kita tunggu saja,” ujar Erick pada waktu ditemui di tempat Mandiri Digital Tower, DKI Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024).
Adapun, BUMN karya yang digunakan dilebur di area antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, lalu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya juga Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.
Ditemui di area tempat terpisah, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan, proses peleburan BUMN karya masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.
Dia mencontohkan, Hutama Karya dan juga PT Waskita Karya. Nantinya, WSKT akan menjadi anak usaha HK. Namun, pada proses konsolidasi pemegang saham harus menegaskan keuangan kedua BUMN karya ini sehat.
“Udah (disepakati) sejenis Pak Bas mirip Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, sebab harus dilihat pembukuannya yang tersebut sehat HK identik Waskita-nya,” ujar Rabin ketika ditemui di area kawasan Ibukota Selatan beberapa waktu lalu.
