JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi anggaran untuk konstruksi Ibu Daerah Perkotaan Nusantara ( IKN ) pada tahun 2025 menjadi Rp9,11 triliun.Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, penambahan alokasi anggaran yang dimaksud ditujukan untuk melanjutkan penyelenggaraan infrastruktur dasar dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Keberlanjutan konstruksi IKN sbesar Rp9,11 triliun ini diapkai untuk ditjen bina marga ditjen cipta karya dan juga ditjen perumahan,” ujar Basuki di Raker sama-sama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).
Lewat paparannya, Basuki menjelaskan alokasi anggaran IKN sebesar Rp9,11 triliun tahun 2025 itu akan digunakan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, juga Perumahan.
Rincinya, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk mengerjakan jalan akses pada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses jalan perumahan, pengerjaan jalan sumbu kebangsaan barat kemudian timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di area kawasan IKN.
Selanjutnya, Bina Marga juga akan menyelesaikan pengerjaan Jalan Tol IKN seksi 6C – 1 simpang 3 ITCI – Simpang 1B, pemenuhan pengerjaan Bandara VVIP IKN, juga perkembangan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan juga seksi 6B.
Kemudian, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga digunakan Ditjen Cipta Karya untuk memperkuat konstruksi kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU juga JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, lingkungan ekonomi lalu puskesmas pada kawasan rusun ASN.
Alokasi anggaran IKN juga digunakan oleh Ditjen Perumahan untuk melanjutkan konstruksi 47 tower rusun ASN lalu Hankam.
Sekedar informasi tambahan, penambahan anggaran IKN ini menyesuaikan kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR yang mana sebelumnya telah dilakukan disetujui DPR RI Rp40,59 triliun. Sehingga totalnnya, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp116,23 triliun.
Selain untuk IKN, tambahan anggaran Rp40,59 triliun tahun 2025 itu juga dialokasikan untuk revitalisasi sekolah Rp19,5 triliun, serta penyelesaian penyelenggaraan bendungan serta irigasi sebesar Rp11,98 triliun.
