JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan alasan utama ekspor pasir laut kembali dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelahnya kebijakan ini tidak ada diterapkan selama 20 tahun.
Keputusan keran ekspor dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024, yang tersebut mengatur tentang ekspor pasir dan juga hasil sedimentasi laut. Aturan baru yang digunakan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan merevisi ketentuan pada Permendag Nomor 22 lalu 23 Tahun 2023, yang sebelumnya melarang ekspor jenis pasir laut tertentu.
Luhut memastikan, kebijakan ekspor pasir laut didasarkan pada pengelolaan atau pendalaman sedimentasi laut yang mana berpotensi mengganggu daya menyokong lingkungan pesisir. Karena itu, harus dikeruk lebih tinggi pada untuk menghindari kandasnya kapal di area perairan.
Dia menyebut, proses pengelolaan sedimentasi dilaksanakan dengan teliti kemudian mengedepankan teknologi.
“Jadi, tadi, sedimen yang harus didalamkan. Karena kalau tidak, kapal mampu nyangkut di area sana,” ujar Luhut pada waktu ditemui di dalam ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Di lain sisi, beliau membantah isu bahwa ekspor pasir laut ada kaitanya dengan rencana pembangunan ekonomi Singapura di area Indonesia, khususnya di tempat bidang panel surya.
“Gak ada urusan, panel surya tuh gini ia mau import energi biru dari kita, tapi kita juga punya kepentingan, upaya sektor solar panel kita jalan, kita punya silika, sekarang kita bangun dan juga itu proyek kira-kira USD20 miliar, mungkin saja lebih,” beber dia.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim sebelumnya menjelaskan ekspor pasir laut merupakan implementasi dari Peraturan otoritas (PP) Nomor 26 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Hasil Sedimentasi dalam Laut.
Isy menekankan, ekspor pasir laut belaka diizinkan jikalau keperluan domestik telah dilakukan terpenuhi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
