Denpasar – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengemukakan pada waktu ini Bali sudah ada bekerja serupa dengan Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) atau asosiasi maskapai internasional pada pengumpulan pungutan wisman.
“Ada kerja mirip dengan pihak ketiga yang mana kami rapatkan 2 minggu setelah itu itu, memang benar telah dimulai pada ketika pak Pj Pengelola dengan SITA, lalu informasinya sekitar 60-80 persen maskapai yang terbang ke Bali sudah ada anggota SITA,” kata dia.
Agung Bagus ke sela Rapat Paripurna DPRD Bali yang digunakan sekaligus mengkaji raperda pembaharuan terkait pungutan wisman di Denpasar, Rabu, mengungkapkan kerja sejenis ini melalui skema tiket pesawat.
“Jadi saat pendatang membeli tiket di dalam maskapai yang disebutkan nanti akan ada imbauan warga membayar sewaktu ke Bali, dapat membayar di mana membeli tiket atau nanti mampu membayar pada pada waktu di Bali,” ujarnya.
Ia memaparkan setiap wisatawan asing belum membayar pungutan sebesar Rp150 ribu maka ketika hendak berangkat di dalam Bandara dengan syarat akan ada catatan ke tiket keberangkatan masing-masing.
Pola ini diwujudkan untuk mengurangi lolosnya wisatawan yang tersebut belum membayar retribusi, mengingat hingga ketika ini terhitung sejak 14 Februari 2024 baru 2.121.388 dari 6.333.360 wisman yang mana membayar atau cuma 33,5 persennya.
DPRD Bali mengamati ini langkah paling ringan untuk sementara pada mengakumulasi tambahan banyak dana pungutan wisman.
“Astungkara dengan pola seperti ini tentu ini masih percobaan ya, harapannya mampu meraup di melawan 90 persen dari wisatawan asing yang dimaksud masuk ke Bali,” kata Agung Bagus.
DPRD Bali sendiri siang ini mulai mendengar daftar muatan tambahan atau inovasi dari Pemprov Bali yang digunakan hendak merancang peraturan area pembaharuan menghadapi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Eksternal untuk Perlindungan Kebudayaan.
Dalam poin yang digunakan diajukan senada dengan badan akan termuat kerja sejenis antara pemerintah wilayah dengan pihak ketiga yang digunakan membantu memungut dana retribusi, dimana apabila akhirnya disepakati maka akan ada imbal jasa bagi seseorang atau kelompok lembaga yang mana membantu.
Artikel ini disadur dari DPRD: Bali kerja sama dengan SITA kumpulkan pungutan wisman
