Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral bermetamorfosis menjadi prioritas diplomasi Tanah Air ke bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesia memacu reformasi PBB kemudian lembaga multilateral lainnya akan bermetamorfosis menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika dan juga Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, kemudian Kondisi Keuangan Global” oleh The Yudhoyono Institute pada Jakarta, Minggu.
Menurut dia, kerangka institusi multilateral yang tersebut ada ketika ini seperti PBB lalu Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang tersebut semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini tiada mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tidak ada lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Indonesia senantiasa mengupayakan pergerakan reformasi multilateral oleh sebab itu meyakini bahwa sistem multilateral yang dimaksud efektif harus dibuat lebih banyak inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam globus yang tersebut semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu mengakibatkan planet terhadap keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesi terancam melemah apabila tiada diiringi dengan inovasi tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan langkah-langkah reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan jumlah agregat anggota permanen Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di dalam Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, kemudian lainnya mempunyai populasi juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang digunakan setara di susunan tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
