Ibukota Indonesia – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Rencana Stabilisasi Pasokan kemudian Harga Pangan (SPHP) akan tambahan fokus pada wilayah yang digunakan nilai tukar beras mediumnya lebih banyak tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Lingkup Ketersediaan serta Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan pada wilayah yang disebut "merah" atau miliki nilai tukar lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kepulauan Maluku juga Papua.
"Indikator keberhasilan inisiatif beras SPHP kali ini tidak besar yang dimaksud disalurkan, tapi efektivitas di penurunan nilai tukar pada wilayah yang dimaksud disalurkan," ujar Ketut di dalam Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan bisa jadi dijalankan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di dalam Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan berubah menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan nilai beras dalam tempat yang mana dianggap selalu tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan total yang tersebut serupa rata pada tiap daerah, tiada lagi bisa jadi diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini semata (volume beras yang mana sama), tapi tak ada penurunan harga. Hal ini berubah menjadi koreksi kami, evaluasi kami di dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang tersebut memasarkan beras Stabilisasi Pasokan lalu Harga Pangan (SPHP) ke melawan tarif eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya bermetamorfosis menjadi wajib. Wajib dan juga apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang tersebut berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, harga jual beras yang dimaksud diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan nilai tukar beras. Oleh karenanya, ia menekankan tidak ada boleh ada permainan tarif dalam tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
