Jakarta – Komisi Pemilihan Umum akan menyusun linimasa produksi yang digunakan harus dipatuhi vendor percetakan surat pernyataan pilkada. Tujuannya agar logistik pemilu untuk wilayah yang mana sulit dijangkau dapat sampai tepat waktu.
“Pada tahap produksi logistik, KPU menyusun timeline produksi yang digunakan akan dilaksanakan oleh penyedia untuk area prioritas yang dimaksud lokasinya terjauh dari percetakan,” kata Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2024.
Yulianto mengutarakan garis waktu produksi ini juga bertujuan untuk memitigasi terbentuk kekurangan atau kehancuran logistik pada saat pada serangkaian distribusi.
Ia mengakui KPU menemukan sejumlah kendala pada distribusi logistik mulai dari aspek cuaca, keadaan geografis, dan juga ketersediaan moda transportasi. Kendala khususnya dijumpai pada wilayah 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlama, kemudian Tersulit).
KPU, kata dia, membutuhkan dukungan pengaplikasian pesawat udara, helikopter, speedboat, atau alat angkut lain yang mana mampu menembus medan berat.
“Yang semuanya kadang juga sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu, KPU terus bekerja sebanding dengan kementerian kemudian lembaga lain untuk membantu distribusi logistik. Misalnya, bekerja serupa dengan TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, dan juga pemerintah daerah,” tuturnya.
Saat ini KPU sedang menggodok beleid yang digunakan akan mengatur tata kelola pengadaan kemudian distribusi logistik pemilihan kepala tempat serentak. Hari Jumat kemarin, KPU telah dilakukan mengadakan uji masyarakat terhadap rancangan Peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan ucapan serta dukungan perlengkapan lainnya untuk Pilkada.
Yulianto mengutarakan regulasi ini harus segera diterbitkan agar KPU tempat cukup waktu mempersiapkan tahapan pilkada. Aturan kemudian tahapan spesifik alur logistik akan mengantisipasi PKPU ini terbit.
“Proses logistik ini dimulai dari merencanakan, pengadaan, lalu distribusi sampai pada hari H,” kata Yulianto di dalam binaan KPU, Jumat, 12 Juli 2024.
Menurut Yulianto, spesifikasi logistik di pemilihan gubernur 2024 akan serupa dengan spesifikasi logistik yang tersebut digunakan pada pemilihan raya 2024. Sehingga tantangan terberat pelopor bukanlah pada spesifikasi logistik, melainkan langkah-langkah distribusi logistik ke setiap daerah.
“Seperti diketahui kemarin hampir 800 ribuan TPS, ya, dalam hari yang identik harus sampai tepat waktu dengan situasi situasi geografi yang mana sangat beragam,” ujar Yulianto, “Proses distribusi yang mana kami laksanakan berjenjang, dari mulai KPU Pusat, kemudian turun segera ke KPU kabupaten-kota. KPU kabupaten-kota harus mendistribusikan ke kecamatan lebih tinggi dahulu, kemudian ke desa sampai ke TPS.”
Sesuai jadwal, pemungutan kata-kata pada pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. Saat ini KPU berada dalam memverifikasi dukungan calon perseorangan.
CICILIA OCHA
Artikel ini disadur dari Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu
