JAKARTA – Menteri Tenaga juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menyebabkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah terjadi mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional serta rutinitas di tempat Kementerian ESDM serta sisanya Rp4,2 triliun untuk mendirikan jaringan pipa gas kemudian yang dimaksud lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya saja menyepakati Rencana Kerja kemudian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga total ini lebih lanjut kecil dari anggaran yang mana disepakati pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang digunakan lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, lantaran anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu sudah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta-minta Komisi VII untuk menyebabkan kesimpulan rapat yang tersebut kemudian disampaikan untuk umum terkait anggaran yang tak disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita memproduksi juga di risalah rapat seharus menyampaikan untuk rakyat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa saja kerja,” jelasnya pada Rapat Kerja bersatu Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tersebut tak disetujui oleh Banggar maka beberapa orang acara yang sudah pernah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek konstruksi Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 kemudian pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang dimaksud apabila tiada dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah ada melakukan tender kemudian sudah ada selesai. Dan kalau tidak ada dianggarkan artinya memang sebenarnya kita khususnya Kementerian Keuangan kemungkinan besar sengaja untuk menghasilkan acara ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk bukan bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran bukan juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menimbulkan catatan. Tapi andaikan pun tiada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tiada ada pekerjaan apa yang tersebut mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan terhadap rakyat bahwa pipa ini gak dapat berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” pungkas Bahlil.
