JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan pada kegiatan penyediaan makan siang gratis yang digunakan diusung Calon Presiden kemudian Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan item pengembangan anak bangsa yang mana pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan kemudian Perikanan bersatu Kementerian Koperasi kemudian UKM. Lantas, benarkah susu ikan mampu menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan dan juga ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tidak ada sanggup disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya memiliki zat juga bahkan gizi yang dimaksud berbeda. Namun, ia tak menampik apabila susu ikan memang benar dapat dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak sanggup digantikan ya. Karena keduanya dari unsur yang mana berbeda. Kandungan gizi yang dimaksud berbeda juga. Tapi kalau telah diproses secara sektor itu beliau sanggup dibikin menyerupai susu sapi. Tentu sekadar bisa,” ujar Dr. Rita pada waktu dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang dimaksud seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, jikalau tujuan pemerintah untuk mencanangkan kegiatan makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang tersebut memiliki gizi seimbang yang mana didapatkan dari ragam makanan, tidak semata-mata dari susu.
“Tapi kan harusnya tak perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena di makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang mana bagus itu adalah gizi seimbang, juga kalau untuk anak-anak tiada boleh kurang protein dan juga kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein dan juga kalsium itu kan bisa jadi didapatkan dari ragam makanan. Tidak belaka dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang disebutkan diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang bersifat ‘real food’ alias tiada melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu inisiatif yang tersebut mengharuskan pemberian susu, lalu susu tidak ada tercukupi misalnya, harusnya programnya bisa jadi diselaraskan dengan pangan lokal yang ada. Dengan pangan-pangan yang real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi tidak ada mesti harus dipaksakan menghasilkan sesuatu yang menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh beliau salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
