JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengatur talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan dalam Kantor DPTP PKS, Jakarta. Acara ini bertujuan menggali lebih tinggi di format ideal hubungan sektor yang digunakan berkeadilan di area Indonesia, teristimewa pada konteks peraturan perundang-undangan yang mana mengatur ketenagakerjaan.
Hadir pada acara yang disebutkan Wakil Ketua Area Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Kondisi Keuangan kemudian Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS miliki komitmen kuat pada menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang digunakan dianggap tidak ada adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di dalam garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, setelahnya disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan pemerintahan yang dimaksud mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang digunakan berkeadilan di dalam Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang dimaksud adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang digunakan terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, sebab negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi event penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan serta mencari solusi sama-sama terkait permasalahan hubungan industrial di tempat Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif pada upaya mewujudkan hubungan bidang yang digunakan lebih lanjut adil lalu seimbang di tempat masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan pada hubungan bidang yang mana dirasakan oleh banyak pekerja di dalam Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang sanggup menjamin bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk menegaskan bahwa ucapan pekerja didengar kemudian hak-hak merek dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi dalam mana pekerja bukan hanya saja menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan perekonomian bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, dunia usaha yang digunakan kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang mana sehat, di dalam mana tiada ada pihak yang digunakan merasa dirugikan.
