JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) ketika ini yang dinilai penuh dengan konflik dan juga kekacauan.
Kondisi ini tiada lepas dari hasil Muktamar NU di tempat Lampung yang digunakan dilakukan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang dimaksud dipenuhi rekayasa yang dimaksud berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad pada acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang dimaksud dilakukan di area hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Indonesia Selatan.
Acara ini menghadirkan banyak tokoh senior NU, di dalam antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU serta mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat urusan politik A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, dan juga KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI DKI Jakarta 1965.
“Kisruh yang dimaksud kita saksikan di tubuh NU pada waktu ini adalah barang dari Muktamar Lampung yang digunakan penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang dimaksud menciptakan ketidakstabilan pada organisasi, sehingga wajar jikalau NU saat ini penuh dengan konflik dan juga kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU kemudian hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang mana disusun secara resmi oleh Tim 5 juga Tim 9 yang digunakan bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU pada kebijakan pemerintah kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi urusan politik NU seharusnya tetap saja pada koridor yang sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah aksi NU yang dimaksud dinilai sudah pernah melenceng dari khittah yang digunakan seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU pada masa kini tampak tidaklah fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi sejumlah terkuras oleh isu-isu kebijakan pemerintah yang seharusnya sanggup dihindari,” kata Dr. Hikam.
