Etika Penyelenggara Negara Rapuh Akibat Kaderisasi Pemimpin Tak Berjalan

JAKARTA – Kerapuhan etika pelopor negara disebabkan akibat proses kaderisasi pemimpin yang digunakan tidaklah berjalan. Banyak pemimpin yang muncul sekarang tiada melalui proses alami, muncul mendadak hasil rekayasa politik.
Demikian disampaikan Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang Syamsul Arifin di diskusi bertajuk “Kerapuhaan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial juga Pendidikan” yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di area Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Menurutnya, sejumlah pemimpin yang dimaksud muncul tiada melalui proses alami, melainkan hasil rekayasa politik. Hal ini menyebabkan level kepemimpinannya dipertanyakan.
“Pemimpin yang mana sebenarnya diproyeksikan untuk mengambil alih peran serta menjaga, juga mengatur dengan kemampuannya. Akan tetapi, ketika ini faktanya banyak orang yang datang secara mendadak dengan adanya rekayasa serta kemudian diusulkan menjadi pemimpin,” katanya, Selasa (3/9/2024).
Menurutnya fenomena ini mengonfirmasi pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang digunakan mengumumkan karakter seseorang bisa saja dilihat ketika diberi kekuasaan. Pergeseran paradigma kemunculan pemimpin ini menunjukkan adanya pengaruh negatif kekuasaan terhadap etik. “Kekuasaan memiliki sifat adiktif juga prospek merusak (corruptible),” ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Budaya juga Perubahan Universitas Muhammadiyah Surakarta Yayah Khisbiyah. Menurutnya adanya kerapuhan etika berkaitan dengan rendahnya tingkat empati Warga di dalam Indonesia.
Hal itu dibuktikan melalui penelitian yang tersebut dijalankan pada 2007 juga 2017 terhadap 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Jerman, serta Israel. Penelitian yang digunakan melibatkan anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) itu menunjukkan, Indonesia berada pada barisan bawah, bahkan di dalam bawah Malaysia. “Rendahnya empati ini berkaitan dengan Korupsi terjadi disemua lini dalam Indonesia,” ujarnya.
Rendahnya empati juga maraknya tindakan hukum korupsi, lanjut Yayah, juga berkaitan dengan teori psikologi bernama dari triad. Teori itu mengidentifikasi individu dengan tiga sifat kegelapan, yaitu narsisme, perilaku manipulatif, serta sifat psikopat yang dimaksud berkaitan dengan lemahnya empati.
Bersama dengan BPIP, Yayah sempat memproduksi model pembelajaran Pancasila yang mana lebih besar aplikatif untuk perguruan tinggi agar mengempiskan permasalahan etika tersebut.
“Pendidikan Pancasila pada era sekarang harus diadakan oleh dengan pendekatan yang tersebut mudah diakses dan juga tak membosankan khususnya berfokus pada revolusi mental. Perguruan tinggi berbagai yang tersebut berminat dengan pendekatan ini,” ujarnya.


