JAKARTA – Global harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang dimaksud buruk’ dengan warga sipil di area mana pun berada pada bahaya, kata seseorang pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang mana dihasilkan kecerdasan buatan yang dimaksud sedang dikembangkan mampu memilih serta menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia sebab target LAWS didasarkan pada data yang diterima kemudian diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di area seluruh dunia dan juga telah terjadi digunakan di tempat medan pertempuran di area kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional oleh sebab itu kebijakan untuk membunuh dibuat oleh robot, bukanlah manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk menyetujui secara resmi perjanjian untuk menyetujui tidak ada menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik juga Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan kebijakan pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang dimaksud jelas, dunia menghadapi masa depan yang dimaksud gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil dalam mana pun mereka itu berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia sudah pernah menyadari bencana yang digunakan diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia menghadapi sistem senjata.
