JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Informan Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang digunakan umum dalam wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang tersebut dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, juga Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang digunakan sempat memimpin, sebenarnya semua itu bukan sangat berbeda dengan apa yang tersebut kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie pada keterangannya dikutip, Mingguan (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan penduduk Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang tersebut disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya dan juga pola hidup keluarga kemudian kroni sang khalifah yang pada waktu itu bermewah-mewahan lalu senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila kemudian UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang mana sama-sama bergabung memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di area masa lalu.
“Saya kira tiada ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tiada sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang mana telah dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia dapat dipertanggungjawabkan lalu faktanya tetap memperlihatkan eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar pada waktu ini yang warga Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia sudah ada terbiasa hidup pada keberagaman suku, agama, serta budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk juga jadi pernyataan mayoritas pada Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tak mampu dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an akibat praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh dikarenakan itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia sanggup merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah di tempat di orang Indonesia yang digunakan beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tiada perlu diganti, lantaran selama ini relatif bisa saja merangkum keberagaman yang tersebut ada. Intinya, apa yang mana diterapkan pada Timur Tengah sana belum tentu dapat diterapkan pada sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang dimaksud muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang digunakan sudah ada termaktub di Al-Qur’an. Jika cuma Tuhan menghendaki manusia ini mempunyai latar belakang yang dimaksud sama, tentu mudah sekadar bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan di perbedaan agar masing-masing dari mereka mampu saling memahami, mengenali, kemudian menghormati.
Ia berharap agar penduduk Indonesia masih waspada terhadap provokasi yang dimaksud mungkin saja ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tak lebih besar dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang digunakan dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap rakyat Indonesia tidak ada bosan untuk terus belajar lalu mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang digunakan telah terjadi teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, kemudian Muhammadiyah.
“Oleh oleh sebab itu itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di dalam Indonesia itu diharapkan bisa saja memberikan penjelasan tentang apa itu agama, serta bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang dimaksud beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga miliki dasar rujukan yang digunakan kuat,” pungkasnya.
