JAKARTA – Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Jumlah yang disebutkan tak mengalami kenaikan dari usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung memohonkan Kementerian Investasi/BKPM segera menyusun detail alokasi anggaran yang tersebut diterima agar dapat disahkan melalui sidang paripurna pada 19 September mendatang.
“Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 Rp681.880.285. Agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per acara paling lambat tanggal 12 September 2024,” ucapannya di Raker bersatu Kementerian Pengembangan Usaha BKPM, Kamis (12/9/2024).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada rapat menjabarkan dengan bukan adanya kenaikan anggaran tahun 2025 itu akan berdampak pada pencapaian target-target kerja otoritas yang dimaksud akan terkoreksi. Misalnnya target menarik penanaman modal sebesar Rp1.905 triliun.
“Harapan kami memang sebenarnya anggaran itu sanggup ditingkatkan, dari Rp681 miliar, ditambah Rp800 miliar. Sehingga kedepannya target yang dicanangkan Rp1.905 triliun dapat kami capai,” ujarnya.
Lewat penurunan anggaran tersebut, Rosan mengungkapkan pihaknya akan melakukan review ulang menghadapi target-target yang dimaksud besar dan juga disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersebut dimiliki Kementerian Investasi/BKPM.
“Memang kami akan mencoba dengan anggaran yang mana ada ini, kami akan mereview ulang, lalu tetap memperlihatkan berjuang maksimal kemungkinan besar mencapai program-program pemerintah. Tentu yang kami ungkapkan adalah, penyerapan tenaga kerja yang dimaksud terdampak (dari penurunan anggaran),” tambahnya.
Rosan menambahkan, alokasi anggaran Tahun 2025 itu akan digunakan untuk Rencana Pendukung Manajemen sebesar Rp359,48 miliar, juga Rencana Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp322,39 miliar.
