JAKARTA – otoritas sedang menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) tentang Pengamanan Barang Tembakau juga Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tidak ada pernah meratifikasi FCTC oleh sebab itu Indonesia berbeda dari negara lainnya.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah hasil kepanjangan tangan dari FCTC. “Jika Permenkes memang sebenarnya benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, identik sekadar Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini tidak ada pernah melakukan penandatanganan FCTC,” kata Moddie di siaran persnya, Hari Jumat (6/9/2024).
Moddie mengatakan, eksekutif Indonesia baru sekadar mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini telah lama mengatur segala seluk beluk yang mana berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.
Peraturan yang dimaksud mengatur beberapa hal yang pada antaranya pelarangan jualan rokok eceran, melarang unsur tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga inovasi desain serta kemasan bungkus rokok. Khusus yang dimaksud terakhir, Kementerian Aspek Kesehatan berjuang mencampuri urusan lebih besar sangat jauh dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.
Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain juga kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya kemudian Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, pemakaian warna Pantone 448 C yang mana mana adalah warna terjelek di area dunia.
Tidak hanya saja pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan tegas gambar kemampuan fisik menjadi 50% lalu belaka boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi berbentuk layanan berhenti merokok.
“Tidak mampu dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes tak punya establishment kuat sehingga harus mengekor apa yang mana dijalankan oleh United Kingdom serta Australia,” tambahnya.
Oleh oleh sebab itu itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini bukan disahkan. Selain oleh sebab itu Indonesia tak punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang mana kuat lalu itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup dan juga saling menghidupi satu dengan lainnya.
Kemudian, pemerintah perlu mengambil tindakan mengenai kebijakan yang mana akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Sistem Tembakau serta Rokok Elektrik.
Kedua, bukan melibatkan kepentingan asing pada menjalankan kebijakan Industri Hasil Tembakau sebab Indonesia mempunyai kemandirian yang dimaksud kuat, kemudian itu tercermin melalui kretek. “Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian dan juga kedaulatan yang dimaksud kuat. Kretek yang kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita tidak ada diatur-atur asing,” tandasnya.
