JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, pembaharuan iklim dapat menyebabkan penurunan Layanan Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, hitungan itu amatlah besar apabila meninjau kondisi yang dimaksud penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berupaya meningkatkan Ekonomi Nasional sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 kemudian 2025 ini, dibutuhkan bisnis yang dimaksud sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Pertemuan (ISF) 2024 di area Jakarta, Hari Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Ekonomi Nasional itu akan memberikan konsekuensi yang tidak ada hanya sekali mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang mana menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang dimaksud telah dilakukan dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan juga memakan biaya yang mana sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Komunitas penduduk miskin cenderung menjadi pihak yang tersebut paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan juga meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa inovasi iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang digunakan miliki peningkatan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi bukan terlepas dari ancaman inovasi iklim juga geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang mana sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Ekonomi Nasional ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun semata-mata menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap saja perlu melanjutkan proses penyelenggaraan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan inovasi iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Planet (World Meteorological Organization/WMO) telah lama menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang mana pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di dalam ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal rakyat lalu swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang inovasi iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
