tembakau
-
Nasional
otoritas Terbitkan PP 28/2024 Direspons Asosiasi Petani Tembakau
JAKARTA – eksekutif menerbitkan Peraturan pemerintahan (PP) 28/2024 kemudian adanya Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) sebagai aturan turunan. Hal ini…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Negara, DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek Sistem Tembakau
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritisi wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi…
Read More » -
Bisnis
Legislator Soroti PP 28/2024 Soal Layanan Tembakau Minim Keterlibatan Publik
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan mereka terkait proses penyusunan Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 28 Tahun…
Read More » -
Bisnis
Kewajiban Kemasan Rokok Polos serta Pakai Warna Terjelek dalam Planet Diprotes Pengusaha
JAKARTA – Sejumlah pemangku kepentingan sektor tembakau memprotes isi Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Sistem Tembakau serta…
Read More » -
Bisnis
Petani Tembakau Soroti Efek dari PP Aspek Kesehatan yang dimaksud Minim Partisipasi Publik
JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan JawaTimur menilai bahwa Peraturan otoritas (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat…
Read More »
